Sketsa kedua tentang ribuan triliun hak rakyat menguap di laku transfer pricing pajak. Beribu perusahaan melakukan tahun-menahun menambun. Pada 2009 saja indikasi transfer pricing Rp 1.300 triliun. Sejak Sketsa pertama saya luncurkan, Senin pagi pekan ini, di siang hari sudah mulai ada wartawan teve datang ke Pengadilan Pajak. Selasa, foto di kompas.com tentang pengadilan pajak berisi meja kosong front office, bukan ruang sidang pengadilan? Saatnya belalak-luak mata menyigi perampokan massif ini. Kembali, liputan kahadiran saya di ruang pengadilan pajak dengan hakim terindikasi congkak. Plus di tengah anggota DPR protes akan lema saya, untuk diksi biadab karena laku memproduksi UU 36 2008 di pasal 44; membolehkan penyelesian penggelapan pajak dilakukan di luar pengadilan dengan denda maksimum - - ingat ada kata maksimum - - 400% dari pajak yang digelapkan. Melalui Sketsa ini, kepada wakil rakyat terhormat, tunjukkanlah lema lain, mana padanan versi Anda?

SEJAK menabalkan berbagai liputan ke medium blog di dunia online di lima tahun terakhir, baru kali inilah, sebagai Citizen Reporter, saya meliput urusan angka rupiah menggunung raib dari jazirah bangsa ini. Saya sedang memverifikasi indikasi kembalinya monopoli pengadaan BBM Pertamina ke Petral Oil Co., Singapura, namun pusaran angka rupiah dikongkalingkong di migas itu kalah tambun, di kisaran puluhan triliun saja. Ya, saja!? Di transfer pricing (TP) beribu triliun-miliun.

Jadi, jika tak jauh dari Medan, Sumut, saya menemui bangunan SD cuma tiga lokal, pelajar duduk berdua satu kursi, papan tulis abu-abu bercak buram bolong, satu ruang untuk dua kelas, di tahun ini, bukan di jaman Belanda. Maka, inilah contoh akibat perampokan uang negara itu. Selain akibat korupsi pejabat, TP salah satu biang keroknya.

Di medium sosial Facebook, internet, beragam kawan dari Sabang sampai Merauke, hari-hari ini mengeluhkan kepada saya soal listrik; kadang-kadang saja nyalanya.

“Di Simeulue, Aceh sehari mati sepuluh jam,” tutur Amidin Rihad.

“Di Sumbawa Besar, NTB, juga sama, sepuluh jam mati sehari.”

Hanya di negara ini pula benak seakan pindah ke ujung kaki; publik seakan dipaksa menyimak iklan perusahaan penyedia listrik dan departemen membawahinya: Mengimbau menghemat listrik. Sebuah keadaan perginya logika, semisal di saat dompet Anda kecopetan, panik, sontak menghilang akal. Seperti keadaan itulah akhirnya iklan listrik digadang-gadang.

Tak pelak, listrik berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi. Ketidak-warasan negara mengurus infrastruktur, bak analogi orang kecopetan tadi, di situasi uang tandas kantung terkuras. Tergagap berjalan. Begitulah saya menempatkan Indonesia, negara kaya raya dirampok tahun-menahun melalui transfer pricing pajak oleh para pengusaha, termasuk para PMA, yang di 2005 saja 750 PMA besar mengaku rugi seumur-umur di sini.. Anggaran, hak rakyat dari pajak, nan seyogyanya dapat membangun infrastruktur, layanan publik lainnya raib.

Maka di Selasa, 30 Maret 2010 di sekitar pukul 10.30, langkah entah mengapa, tanpa rencana menggerakkan saya kembali berda di Departemen Keuangan, Jl. Dr. Wahidin Raya No1, Jakarta Pusat. Saya ingin kembali menyimak, menghadiri, pengadilan pajak, melihat perkembangan yang ada.

Saya menuju bangunan bersebelahan dengan gedung Dhanapala. Di Sketsa lalu saya menyebutkan nama gedung Dhanapala lantai 9, lokasi pengadilan pajak. Namun siang itu, suasana lantai dasar sudah berubah. Sebelum menuju masuk lift seluruh tamu tanpa terkecuali harus menarok tanda pengenal dan diberi tag visitor bertali biru. Di kartu tamu itu saya membaca bahwa kantor di mana pengadilan pajak digelar itu, bernama gedung Sutikno Slamet.

Di pintu lift, seorang crew TV One muncul. Kami bertegur sapa. Dalam hati saya berkata, beruntunglah kini media mainstream mulai melirik datang ke pengadilan pajak. Sebelumnya sepi jurnalis. Kasus Gayus Tambunan, karyawan di bagian banding pajak, terindikasi menilap Rp 24 miliar itu, agaknya, telah memicu animo wartawan datang.

Di dalam lift saya menduga, kini akan ada meja petugas siap menghadang. Namun sebagaimana hari sebelumnya, keluar lift di lantai 9 itu pengunjung bisa langsung masuk, tidak berubah seperti di lantai dasar. Di kiri kanan, saya perhatikan kursi biru tamu, sudah lebih banyak tersedia.. Di bagian tengah, tempat pedagang makanan, yang bagaikan kantin kecil di lantai dasar perkatoran, antara lain menjual mie instant dalam cup, minuman serta kue. Rak kacanya sudah lebih bening dari hari sebelumnya.

Saya tanya ke penjual, apakah wartawan sejak Senin siang sudah lebih banyak datang?

“Benar Mas, mulai ada Kompas, Tv One, RCTI, Antv,” jawab sang pedagang.

“Ini tanda-tanda baik, semoga akan ada perubahan di sini.”

Saya perhatikan satu produk minuman dengan kaleng berornamen biru putih. Satu lagi, saya pastikan kepada Anda sidang pembaca, bahwa sang penjual tak paham jika produsen dagangannya itu juga bermasalah dengan urusan TP di pengadilan pajak.

Minuman ringan itu sontak mengingatkan saya kepada seorang kenalan, Alif Mustakim, namanya. Ia pengurus LSM GMN3 (Gerakan Menuju Masyarakat Madani). Ia pernah bertanya “Bagaimana bisa manusia membuat kandungan air kelapa murni dalam kemasan instan?”

Sesungguhnya dugaan Alif itu bisa keliru. Minuman itu hanya berusaha menirukan kandungan ion yang ada di buah kelapa. Kepada saya Alif pernah menggerutu: bagaimana negara ini merendahkan nilai asset tangible sendiri. Sosok berasal dari Kalimantan Timur, daerah penghasil kandungan mineral besar itu, pernah sesumbar lalu bilang ke saya, “Suruh Bill Gates dengan semua uangnya, bisa tidak dia bikin batubara sekilogram saja, sesuai dengan kandungan alami yang diciptakan Tuhan?”

“Anehnya negara tak melakukan pemetaan asset mineral tertakar tak yang tak terhingga nilainya. Kita tunduk dengan lembaran kertas yang dicetak diberi angka kepada asing,” ujarnya.

“Akibatnya lahan batubara dan mineral lain, kini beralih ke asing kepemilikannya.”

Kicauan Alif itu mendadak terngiang-ngiang di kuping saya di pengadilan pajak itu. Di ranah berbeda, Indonesia di mana negeri nyiur melambai-lambai. Pohon kelapa tumbuh di mana-mana. Menggalakkan meminum air kelapa mengandung ion alami, anugerah Tuhan, tentu lebih sehat dari pada meminum-minuman ringan tiruan ion air kelapa. Apatah pula, tidak berasa air kelapa. Iklan mereka membuai memulih stamina, ion tubuh. Produsennya terindikasi menenggak dahaga rakyat, menghisap hingga ion-ion tubuh rakyat lewat TP, demi menambun keuntungan.

Secara kebetulan saya melihat seorang staf dari seksi TP, Derektorat Jenderal Pajak (DJP), Depkeu.. Saya tanyakan soal urusan pengadilan produk minuman soft drink berkaleng biru putih itu.

“Wah itulah anehnya, sudah hampir setahun, hakim belum juga memutus perkara ini, padahal persidangan sudah selesai, ” tutur Sutikno, bukan nama sebenarnya.

Mak, kok bisa, tidur panjang sang hakim?

“Kami yakin kami di posisi kuat dan secara logika negara dimenangkan. Entah mengapa hakim seakan menggantung perkaranya.”

Bukankah hakim itu juga bekerja untuk negara, logikanya dengan menunda keputusan berarti merugikan negara?

“Itulah macam dibilang kolega saya minggu lalu kepada mas, kami di sini sudah merasa macam tamu.”

Tanpa saya duga Sutikno, akan mendampingi rekannya segera masuk ke sidang pengadilan, juga berkait ke urusan transfer priccing (TP).

Sutrikno bergegas

“Nih lihat tahu-tahu tanpa pengumuman, sidang sudah mau mulai saja,” ujarnya.

Saya mengekor Sutikno dari belakang, ikutan masuk. Sebuah langkah tanpa rencana, tanpa saya duga. Dan ketika mengehempaskan pantat di salah satu kursi kosong, merindinglah saya: Tuhan telah membuat saya lancar di ruang pengadilan pajak itu.

RUANG-RUANG sidang di pengadilan pajak itu luasnya dua pertiga lapangan volley. Saya hitung setidaknya ada sembilan ruang. Di setiap bagian depan ada satu meja agak panjang dangan tiga kursi hakim. Di samping kiri dua orang panitera. Di kanan ada sebuah white board. Menghadap ke hakim, di sebelah kiri ada lima kursi bagi termohon banding, Di kanannya lima kursi untruk terbanding.

Hakim ketua SB, sosok perempuan, mengenakan jubah hitam dengan kain biru muda dengan lis lebar di dada kiri dan kanan, begitu juga pakaian dua hakim anggota J dan M. Mereka di Selasa 30 Maret itu menyidangkan antara lain kasus TP sebuah jaringan internasional. Sebut saja HtY peruasahaan jasa layanan jaringan hotel itu.

Perusahaan jasa perhotelan itu, merek prinsipnya dipakai oleh delapan hotel bintang lima di Indonesia. Ceritanya sebelum 1997, ketika mereka beroperasi di Indonesia, menggunakan bendera perusahaan langsung, dari Amerika Serikat dan Hongkong. Namun sejak keluar keputusan Menteri Pariwisata pada 1997, perusahan yang melayani jasa perhotelan itu harus memiliki perusahan, badan hukum PT di Indonesia. Maka HtY mendirikan PT HtY Indonedia.

Untuk menjalankan operasional dan mengelola jaringan 8 hotel yang menggunakan bendera HtY, induk usaha mereka di Amerika Serikat, meminta PT HtY Indonesia membeli saja prospek bisnisnya ke depan. Penawaran HtY pusat sebesar US $ 22 juta lebih. Padahal pemilik PT HtY Indonesia, 99% sahamnya tetap dimiliki dimiliki oleh AS dan 1 % Hongkong. Saham Hongkong 1% juga milik AS. Jadi sederhananya penjual dan pembeli , faktanya dia-dia juga.

Nah, digelindingkanlah di buku, setoran awal di Oktober 1997 sebesar US $ 16 juta lebih, ke PT. HtY Indonesia, anehnya kiriman dari USA, di hari sama ditransfer balik ke HtY Hongkong. Dengan enteng, wakil dari PT HtY Indonesia mengatakan di ruang sidang siang itu, “Uang yang US $ 16 juta itu, tak bisa dipersoalkan, kalau sudah di Hongkong, menjadi hak perusahaan di sana memakai untuk apapun.”

Selanjutnya untuk menggenapi kekurangan uang untuk PT HtY Indonesia, dikirimlah setiap bulan sekitar UD $ 1 juta lebih, hingga mencapai US 22 juta lebih. Nominal US $ 22 juta ini, menjadi nilai prospek usaha yang harus dibayar ke induk perusahaan afiliasi. Di sinilah benang merah TP terjadi.

Di pembukuan PT HtY Indonesia lalu menempatkan angka US $ 22 juta sebagai hutang. Akibatnya secara keseluruhan di operasional perusahaan berjalan, beban biaya bunga pinjaman, termasuk royalty pemakaian merek hotel, setiap tahun dalam jumlah besar harus dibayar. Padahal secara riil, bisnis prospek usaha itu sudah dibeli oleh PT HtY Indonesia.

“Singkat kata, dengan pola demikian perusahaan PT HtY Indonesia seumur-umur dibuat merugi terus, keuntungan lari keluar,” ujar Sutikno. Kalimat itu ia sampaikan kepada Hakim ketua SB, seorang wanita, dan anggota J dan M.

Namun seperti sidang di kasus perusahaan makanan dan otomotif yang saya hadiri, sebagaimana sudah sata tulis di Sketsa I, suara di ruang persidangan itu saya amati terlalu banyak mengupas istilah pembukuan, istilah peraturan ini dan itu, untuk menyisati kesalahan untuk dilegalkan, kendati pun sulit dicerna logika sehat.

Bahkan ketika Sutikno menjabarkan dengan sederhana pola TP terjadi, sehingga PT HtY Indonesia akan terus merugi, nada suara hakim meninggi.

“Iya, pahamlah aku itu! Tapi di kasus PPH, di tahun lama perkaranya sudah inkrah, tuntas. Kamu jangan bahas-bahas lagi perkara yang sudah inkrah, kecuali ada novum baru,” ujar SB, Hakim Ketua dengan nada tinggi.

Dalam hati saya, kok congkak kali?

Bukankah sang hakim wakil negara, mewakili rasa keadilan, demi negara memiliki tambahan pendapatan, menambah darah pembangunan?

Jika dipikir dengan logika umum saja, paparan Sutikno lebih masuk akal.

Tepat di saat nada congkak keluar dari mulut hakim SB, tamparan hujan berkuprakan menghantam kaca dinding luar Lantai 9 Gedung Sutikno Slamet itu. Cuaca Jakarta menangis.Rintik deras tetesan hujan seakan turut meradang berang.

Saya pun sedih. Jika demikian langgam hakim pengadilan pajak, esensi pengadilan menegakkan kebenaran dan keadilan, menjadi tanda tanya?

Pengadilan siang itu berjalan hingga 12.30, dan masih akan berlanjut pada 27 April 2010 mendatang. Saya bermimpi, sidang-sidang mendatang, bisa pula disiarkan langsung televisi, agar khalayak dapat melihat laku para hakim pengadilan pajak. Para hakim itu umumnya mantan pegawai DJP, terindikasi pula umumnya kotor dalam menjalankan pekerjaan ketika menjadi staff DJP.

Saya lalu keluar ruang sidang. Di daftar sidang hari itu di sebuah papan dinding, tertera setidaknya ada 50 perusahaan dari pagi hingga petang bersidang. Mereka di antaranya, salah satu produsen mobil Jepang lainnya dan Perusahaan elektronik Jepang yang pernah menjadikan Dian Sastro model.

Sekelebat mata jahil saya teringat akan kecantikan Dian Sastro melenggok. Ia mengucapkan tag line iklan produk elektronik perusahaan itu. Perusahaan itu juga terindikasi ratusan miliar melakukan TP, mengangkangi pembayaran pajak untuk negeri ini, yang berguna bagi rakyat mendapatkan pelayanan publik lebih dari negaranya.

Hakkul yakin: pastilah sosok Dian Sastro tak tahu-menahu. (bersambung)

Iwan Piliang, literary cizen reporter, blog-presstalk.com

Seksi Transfer Pricing di Direktorat Jenderal Pajak (DJP), baru dibentuk pada 2007. Cikal bakalnya, pada 2005 ditemukan 750 PMA, mengaku merugi hari-hari. Di negeri jiran Singapura, ada aturan PMA setelah 5 tahun kudu untung. Boleh jadi pemerintah telmi. Pengadilan Pajak, di lantai 9 , Dhanapala, Depkeu, sepi jurnalis. Pada 2009 saja, Rp 1.300 triliun indikasi transfer pricing, para pelaku perusahaan besar. Ironisnya, negara bangga peroleh Rp 59,5 triliun dari TKI, sebagian besar dari TKW bercitra babu mudah digauli, sebagaimana Sketsa Persatuan Emirat Arab (PEA). Pun, negara berela hati mengisap candu rokok, menargetkan cukai Rp 59 triliun pada 2010 ini. Nun, di balik lain beribu-ribu triliun dana terhormat rakyat lenyap? Gayus, sih, urusan kecap.

HARI-HARI ini, urusan pajak berkibar-kibar. Gayus Tambunan, karyawan golongan IIIA di Direktorat Jenderal Pajak (DJP), bisa membeli rumah miliaran, memiliki rekening bank berisi miliaran. Khalayak mafhum, orang pajak demikian, banyak. Adalah Susno Duadji, polisi bintang tiga, mantan Kabareskrim, Polri, mengungkap masalah ini. Berita mencuat hangat. DJP dan polisi dihujat.

Sebelum kasus pajak Gayus membuncah, dua kali sudah, saya hadir di Pengadilan Pajak, di Gedung Dhanapala, Depkeu Latai 9, Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, pada penghujung Februari dan awal Maret 2010.

Keluar dari lift di lantai pengadilan pajak itu, 30-an kursi biru berjejer tersedia di kanan kiri. Di dua kali ke sana, tampak selalu disesaki tamu. Beberapa orang berdasi, satu dua berjas, membawa koper beroda. Tas besar berisi dokumen keuangan perusahaan itu, tampaknya diperlukan nanti di dalam ruang persidangan.

Saya bertanya ke seorang di seksi transfer pricing DJP, mengapa pengadilan pajak itu seakan sepi jurnalis, sepi liputan media?

“Media mungkin lebih tertarik dengan kasus di KPK, juga di pengadilan Tipikor yang meriah itu.”

Tipikor adalah tindak pidana korupsi.

Bukankah di pengadilan tindak pidana korupsi yang diadili urusan ratusan miliar, di sini kasus ribuan triliun?

“Itulah makanya, kami ajak Anda dari media alternatif ke sini,” tutur Simarmata, sebut saja demikian nama staf DJP itu.

Saya melongok ke bagian tengah ruangan di lantai itu. Ada seonggok pedagang koran dan majalah menepi ke dinding bagaikan tukang koran mojok di pinggir jalanan. Di sebelahnya penjual makanan ringan lengkap dengan aneka minuman. Pemandangan ini bagaikan sebuah warung kecil macam di kantin di belakang sebuah perkantoran. Bukan macam di lantai sembilan sebuah gedung. Agak tidak percaya, bahwa di gedung mentereng, berwibawa, berona kaki lima.

Di pojok lain sebuah lemari es berpendingin sesak dengan aneka minuman, mulai Pocari, Coca Cola hingga Teh botol, di jual di sana. Ada juga di meja pedagang beberapa biscuit dan kue kecil. Salah satu merek biskuit dijual di lantai sembilan di pengadilan pajak itu, produsennya, sedang disidang hari itu, entah untuk yang ke berapa kali.

Aneh memang kelakuan produsen makanan terkenal itu. Pendapatan ekspor mereka tak sampai netto 6%. Akan tetapi penjualan lokalnya memberikan keuntungan lebih dari 40%. Kendati pendapatan lokal 40%, ke segenap income itu menggelayut beban biaya seluruh opersional: termasuk biaya selisih kurs, bunga pinjaman di luar negeri, ekspatriat di luar negeri dan komponen lainnya. Judul PMA, mereka membawa uang sebagai modal investasi, lazim dari mereka menempatkan investasi itu sebagai modal pinjaman. Langgam beginilah yang kebanyakan yang disebut investor ke negeri ini.

Tak terkecuali produsen makan tadi. Di sisi lain, mereka jor-joran juga berpromosi di televisi. Dalam sehari di rentang mempromosikan produknya mencapai 20 spot iklan teve sehari, masing-masing satu spot 30 detik sekitar Rp 17 juta, kalikan 6 jika promosi itu cumja di 6 teve nasional?

Sejenak seakan terjawab pertanyaan di dalam benak saya, mengapa media mainstream enggan menuliskan ini?

“Mereka takut tak kebagian iklan dari produsen makanan ini. Iklan tevenya banyak”

Maka ketika pukul 11.00, di penghujung Februari 2010 itu, saya terkesima di ruang sidang pengadilan, yang mengadili perusahaan KI, sebut saja begitu. Di ruang persidangan, direktur keuangan dan konsultan keuangan terkenal dari perusahaan itu hadir. Mereka duduk di sebelah kiri. Di bagian kanan para pejabat dan staf dari seksi transfer pricing DJP. Kursi di ruangan tersedia untuk sekitar 20 orang, tampak kurang. Saya duduk di bagian kelompok DJP. Hakim di depan bertiga.

Ruangan pengadilan pajak itu, tak sampai seluas lapangan basket. Wakil KI menjabarkan beragam teori bagaimana bisa urusan pembebanan biaya itu terjadi. Mereka berteori ini dan itu, kiri-kanan, mengacu ke adab perdagangan global dengan kalimat ilmiah sulit dicerna.

Padahal secara logika awami saya, segenap makanan yang diekspor KI, dipikul bebannya oleh bangsa Indonesia, oleh belulang konsumen Indonesia. Bisa Anda bayangkan dengan logika ini, makanan yang dilahap konsumen mereka di Eropa, atau bangsa lainnya, yang menjadi tujuan negara produknya, disubsidi biaya pembuatannya oleh orang Indonesia?

“Ini dilakukan sebagai akal-akalan membuat berimbangnya neraca, muaranya mengecilkan pajak, jika perlu minus, tidak bayar pajak,” ujar Simarmata.

Dan anehnya produk makanan KI dijual juga kepada pengunjung pengadilan pajak nan sesak. Tentulah sang pedagang di lantai sembilan gedung Depkeu itu tak paham, toh cuma berdagang memanfaatkan peluang, persis macam industri besar yang memanfaatkan peluang mengakali pajak seumur bangsa ini.

“Itu belum begitu kontras, ada minuman yang dipajang dijual di pojok sana, juga terindikasi perusahaannya melakukan praktek transfer pricing.”

Maksudnya minuman yang dijual oleh pedagang bagaikan warung kaki lima di lantai sembilan di pengadilan pajak itu. Saya terkesima. Ingin lebih jauh mengerti soal transfer pricing.

Mekanisme transfer pricing melalui pembentukan badan hukum Special Purpose Company (SPC) yg didirikan di tax heaven country atau negara bebas pajak. SPC berguna untuk memiliki dan atau menguasai saham badan hukum yang melakukan usaha di Indonesia.

Salah satu modus operandi transfer pricing menjual ke perusahaan afiliasi di luar negeri di negara bebas pajak tadi dengan harga di bawah harga pasar dalam negeri. Nah kelakuan menjual murah ke perusahaan afiliasi itu, sebagai contoh produk batubara. Batubara kalori 6000, satu ton di pasaran Rp 500 ribu, tetapi dijual ke perusahaan afiliasi Rp 200 ribu.

Perusahaan afiliasi itu tentu masih satu pemiliknya. Otomatis perusahaan mendapatkan titipan uang atau untung bersembunyi Rp 300 ribu. Secara faktual dagangan mereka merambah ke pasar bebas, dengan harga pasar. Belum pula pembebanan gaji ekspatriat yang ditempatkan di luar negeri sebagai biaya dalam negeri Indonesia.

Sakti bukan?

“Adakalanya melalui perusahaan afiliasi di luar negeri, menagih ke perusahaan induk di dalam negeri Indonesia, melalui invoice untuk sebuah transaksi yg tak pernah ada. Namun dilakukan pembayaran oleh perusahaan dari Indonesia,” ujar Simarmata.

Masih terkait ke dalam kelompok laku membuat neraca keuangan berimbang antara debet dan kredit itu, maka ada pula kelakuan perusahaan multinasional di sini yang untuk sebuah merek susu saja, harus mengeluarkan royalti lebih Rp 100 miliar setahun.

“Bagi kami ini juga sebuah temuan yang dibuat-buat angkanya. Ngono ya ngono, sing ngono ya ojo ngono,” ujar Simarmata.

Hari itu, menjadi pengalaman luar biasa bagi saya: membuka mata, betapa selama ini bangsa ini telah ditipu oleh Perusahaan Modal Asing (PMA), perusahaan multinasional, dan banyak lainnya, mengangkangi hak-hak publik di mana bangsa memiliki darah pembangunan untuk publik mendapatkan pelayanan lebih baik. Laku menghisap darah pembangunan melalui transfer pricing sudah macam air bah nan digerus dari sumber Indonesia, untuk dihisap hingga kering kerontang.

“Bisa Anda bayangkan pada 2009 saja indikasi praktek transfer pricing mencapai seribu tiga ratus triliun rupiah,” tutur Simarmata.

Maka melihat angka setahun demikian, tidak berlebihan bila saya menulis lema bahwa perampokan akan bangsa ini memang terjadi hingga sumsum dan belulang rakyat, melalui praktek penggelapan pajak.

Maka ketika saya mengetahui di undang-undang pajak, ada pasal yang mengatur bahwa penggelapan pajak bisa diselesaikan di luar pengadilan dengan denda maksimal 400% dari pajak yang digelapkan, maka saya menuliskan: inilah lagi produk melukai belulang rakyat, yang pernah dihasilkan anggota DPR dan pemerintah, sejak reformasi ini. UU yang menjadi satu-satunya di dunia menempatkan bahwa penggelapan pajak bukan kejahatan besar.

Secara terang-terangan, ketika memandu topik transfer pricing di Presstalk QTV, saya tanyakan kepada Achsanul Kosasi, anggota Komisi XI DPR RI, apakah pembuat UU di DPR punya nurani?

“Memang undang-undang soal penyelesain penggelapan pajak itu melukai rasa keadilan. Kita akan coba merevisi undang-undang itu. Namun mungkin baru masuk dalam agenda di 2011,” jawab Achsanul Kosasi.

Bagaimana permainan pajak, terutama transfer pricing tak kian menggila.

Kalaupun ada yang diliput media, hingga terbukti praktek transfer pricing macam yang dilakukan PT Asian Agri mencapai lebih Rp 1,3 triliun, sebagaimana pernah dimuat di laporan utama Tempo, hingga kini proses penyelesaian pengadilannya adem ayem. Wartawan yang menuliskan seperti Metta Dhamasaputra, sempat berurusan dengan aparat kepolisian. Ketika saya menjabat Ketua Umum PWI-Reformasi, kami memberikan perhargaan bagi Metta sebagai journalist of the year pada 2007.

Karenanya bagi saya, urusan transfer pricing dan undang-undang pajak, macam satu kesatuan paket. Ada indikasi kuat bahwa undang-undang itu dibuat karena intervensi tangan-tangan tambun yang selalu berbisnis bermodal minim, jika perlu modal nol bebek dibukukan, tetapi mengeruk laba tambun-menambun dari bangsa ini..

Urusan keuntungan sebesar-besarnya itu, secara massif dapat pula ditemui di pengadilan pajak terhadap sebuah perusahaan otomotif mapan. Pada kasusnya di 2005, misalnya. Selama ini mereka selalu membuai bertameng menampung ribuan bahkan puluhan ribu karyawan. Tetapi tameng kemuliaan itu antara bumi dan langit jika Anda simak di pengadilan pajaknya.

HARI ITU, saya datang ke Depkeu untuk melihat pengadilan pajak sebuah perusahaan otomotif itu. Sembari menunggu waktu, saya bertemu dengan beberapa orang dari seksi transfer pricing DJP, di kantin di bawah gedung. Secangkir kopi pahit menemani.

“Sebagaimana hari-hari lalu, sidang jarang ontime,” ujar Simarmata.

“Lebih parah, bukan saja tidak tepat waktu, wajib pajak kini seakan mengatur jadwal.”

“Kami ini padahal bagian dari Depkeu, tetapi kini sejak reformasi sudah macam tamu di Departemen sendiri.”

Maka ketika saya masuk ke ruangan sidang, seperti biasa, ruangan tak sampai seukuran lapangan basket itu, sesak. Kursi untuk tim DJP pun kurang. Harus ada tiga kursi tambahan dari luar, termasuk satu untuk saya.

Perusahaan otomotif itu pada 2005 laba kotor untuk salah satu produk terkenalnya sebut saja mobil V untuk lokal 2, 91 % saja. Sementara laba kotor penjualan ekspor – 7,98%. Untuk produk mobil Z, laba kotor lokal, 2, 58%, ekspor -14,36%. Melihat angka ini, agaknya timbul pertanyaan di benak Anda?

Pertama, jika ekspor hanya untuk mendapatkan laba bruto minus, dan minusnya tak berkira, untuk apa melakukan ekspor?

Kedua, jika memproduksi mobil hanya untuk untung bruto di 2% lebih, buat apa memproduksi dan menjual mobil di negeri ini, toh nanti jika di-netto-kan, pastilah minus juga keuntungannya. Padahal entah karena lobby produsen otomotif di negeri ini, sejak era 80-an hingga saya mengetikkan tulisan ini, program utama Departemen Perindustrian, menjual mobil dan motor sebanyak-banyak, tanpa peduli partumbuhan sarana jalan stagnan.

Dan hari itu, bagi saya membuncah lagi pertanyaan aneh lainnya. Bagaimana bisa kelompok usaha perusahaan otomotif itu, sebagaimana berita di koran, bahwa untung mereka pada 2009 mencapai Rp 20 triliun lebih, tetapi unit usaha produksi berminusan pendapatannya?

Nah, akhirnya saya menduga, bahwa jika untuk keperluan citra dan pasar di bursa saham, maka produsen merilis untung tentang kelompok usaha. Tetapi jika mengahadapi pajak, unit-unit usaha sekan tercerai berai mempermainkan angka pembukuan, termasuk melakukan indikasi praktek transfer pricing, macam laku yang sedang disidangkan untuk kelakuan mereka pada 2005 itu.

Jika seksi transfer pricing baru ada 2007 di DJP, Anda bisa bayangkan beribu-ribu triliun telah mengalir bagaikan bah bandang mengalir ke luar negeri, dilakukan banyak perusahaan di Indonesia. Di tahun 2005 juga, sebagaimana pernah di tulis detik.com, 750 PMA mengaku rugi berbisnis di Indonesia. Dan anehnya dari 750 PMA itu hingga kini masih saja bercokol di sini. Bukankah mereka ahirnya layak disebut penghisap belulang anak bangsa? Bukan guma daging yang mereka gigit, tetapi hingga sum-sum bangsa ini.

Dan jika pemimpin, opembuat undang-undang di bangsa ini, seakan ikut melegalkan proses penggelapan pajak tambun menambun tahun-menahun, maka saya tak punya lema lain selain menyebut mereka: biadab! Atau Anda punya diksi yang lebih halus?

Sebagai penutup tulisan pertama tentang transfer pricing ini, ketika, di televisi saya simak bahwa Satgas mafia peradilan meminta mengawasi pengadilan pajak: saya pribadi menuliskan: kudu, waqjib hukumnya! Mumpung sudah pula menggelinding masalahnya. Namun, urusan Gayus sih receh. Di sana lebih utama urusan ribuan triliun yang selama ini seakan menguap-uap, good bye dari bangsa ini. (bersambung)

Iwan Piliang, literary citizen reporter, blog-presstalk.com

Profesi wartawan tak bisa dibeli.” Budiman S Hartojo (BSH), wartawan senior dan penyair, mantan wartawan Tempo, ini, Jumat pekan lalu dimakamkan. Ia berpulang di usia menjelang 70 tahun. Teman, ayah, paman, sekaligus “ lawan” diskusi, BSH, begitu ia akrab disapa, menjadi kamus berjalan wartawan muda. Sebuah penggalan kenangan bersama pendiri Persatuan Wartawan Indonesia Reformasi(PWI-Reformasi) ini; tauladan etika dan prinsip jurnalisme, tempat bersandar saling-silang belajar; antara senior dan yunior. sebuah situasi nan kini sirna di meja redaksi media.

JUMAT siang menjelang shalat Jumat, 19 Maret 2010 Mendung menggayut. Matahari malu-malu dibalut awan. Hujan titik rintik. Keranda jenazah Budiman S Hartojo, kelahiran Solo, berpulang Kamis, 18 Maret 2010 pukul 14.22, itu, dibawa ke masjid di sebelah halaman taman rumahnya,di bilangan Jati Bening II, Bekasi, Jawa Barat.

Di saat itulah ingatan saya menerawang kepada sosoknya. Ketika saya pindah ke Jakarta 1979, dari Pekanbaru,. Riau, semester akhir SMP, dan tinggal di bilangan Karet Belakang, Karet Kuningan, Jakarta Selatan. Saya tak menduga bertetangga dengan seorang wartawan Tempo, majalah yang edisi bekasnya suka saya bulak-balik, beberapa artikel kadang saya baca.

Menuju kelas 1 SMA, intensitas perjumpaan dan ngobrol dengan BSH meninggi. Apalagi kedua orangtua saya yang sudah duluan tinggal di Jakarta, sejak 1973, lebih dulu mengenal BSH dan isterinya Djati Budiman, sosok perempuan cantik, kelahiran Cirebon.

“Ibumu kalau bikin rendang enak sekali,” ujar BSH.

Entah karena pintar memuji, setiap ibu saya memasak, termasuk gulai kepala ikan, pastilah BSH tidak terlewatkan. Bahkan sup tulang tungkai sapi, yang berisi sum-sum, menjadi santapan kegemaran BSH. Bisa Anda bayangkan kolesterolnya? Sayalah kebagian mengantar ke kekediaman kontrakannya. Sepenggalah saja jaraknya dari tempat kami.

Tukar-menukar penganan acap kali. Di jeda sowan itu, ada saja obrolan dengan BSH. Dari situlah satu dua bukunya , suka saya pinjam dari perpustakaan pribadinya. Banyak buku sastra, termasuk majalah Horison yang lama. Buku kumpulan puisinya tak pernah terlewatkan.

Intensi mengobrol dengan BSH, seingat saya ketika saya kelas dua SMA, soal pemberdelan Tempo. Saya banyak mendengar beragam masalah liputan Tempo, yang tak disukai oleh rejim Ordebaru, kala itu. Juga soal internal majalah berita mingguan itu. Di hari-hari deadline, terkadang ia meminta saya tidur di kamar depan rumahnya, karena Tante Djati, seorang diri di rumah. Mereka tak punya pembantu, juga belum dikaruniai anak keturunan hingga akhir hayatnya.

MOBIL jeep Toyota Land Cruiser hardtop, coklat muda itu, baru saja dipasang rak di atas plafonnya. BSH menaikkan barang berukuran besar. Untuk ukuran badan kecil, pendek, dengan napas tersengal, tak tega melihatnya. Barang bawaan itu umumnya buku. Di medio 1980-an itu, BSH harus pindah ke Bandung, menjadi Kepala Biro Tempo, Bandung, Jawa Barat.

Mengenakan topi, bak Mafioso Italia, lengkap dengan jas kotak-kotak dengan bagian siku berornamen bulatan coklat, saya tertawa geli melihat sosok mafia kecil seakan tenggelam di balik lingkaran setir mobil yang besar. Kendati duduknya sudah diganjal bantal, badan BSH tetap tak kunjung meninggi.

Saya, ayah, dan ibu, melepasnya berangkat menuju jabatan baru. Jadilah kediamannya di Jakarta, bak rumah kami. Saya sehari-hari menunggui. Beragam buku koleksinya, menjadi santapan hari-hari.. Ada dosa terasa di dada saya. Satu dua buku koleksinya ada yang terbawa, lalu dipinjam kawan, dan tak kembali. Dari sosoknya saya begitu memahami pentingnya literasi.

Dosa berikutnya, ketika mobil dinasnya sudah berganti dengan Dauhatsu Charade merah. Suatu waktu ia pertama dapat jatah dari Tempo menunaikan hajji. Jadilah saya menemani Tante Djati, dan hari-hari wira-wiri dengan mobil merah itu, mejeng.

Pertemanan BSH dengan sumber berita luas. Kendati kritis terhadap pemerintahan Ordebaru, sosok macam almarhum Rudini, mantan Kasad, secara khusus mengirim ucapan selamat lebaran pribadi: foto Rudini dan isteri lengkap dengan tanda tangan pribadi, salah satu yang saya ingat dipajang di meja rumahnya. Ia berkawan dengan banyak orang, terutama seniman yang suka mangkal di Taman Ismail Marzuki (TIM). Ia memilih bersahabat dengan banyak anak muda.

Suatu hari di Bandung. Saya melihatnya bekerja. Suara mesin tik-ketak-ketuk. Suaranya keras, setajam tarikan pena kalau ia menuliskan sesuatu, termasuk tanda tangannya dengan haruf B dominan bertekanan. Entah karena melihat suara ketikan itu pula, hingga kini, kolega saya programmer Anthony Seger, selalu protes akan gaya saya mengetik di komputer.

Di Bandung saya melihat wartawan muda seperti Bambang Harimurti, kini Pimpinan Umum Tempo, dan banyak nama lain yang beredar di dunia penerbitan di Indonesia. Sosok Moebanoe Moera, kini Redaktur Pelaksana TRUST, dulu juga di Tempo, yang kebetulan berdiri di kanan saya saat men-shalatkan jenazah BSH, mengaku sebagai salah satu muridnya.

BSH mengingatkan saya akan ejaan. Hingga ia berpulang, penulisan ejaan saya tak pernah 100 % benar. Padahal, ejaan salah satu kunci profesional, begitu BSH selalu mewanti-wanti.

Maka ketika saya berkuliah di jurusan komunikasi massa, sebuah buku tipis Ejaan Bahasa Indonesia yang Baik dan Benar, terbitan Balai Pustaka, yang menjadi acuan kami satu semester, hanya mengantarkan nilai kuliah di angka do-re-mi. BSH terpingkal-pingkal. “Maka jangan anggap enteng urusan ejaan,” ujarnya. Seingat saya, itulah tawa heboh sosok yang suka bercanda ini.

Acap pula dia memperlihatkan tulisan yang hendak ia serahkan ke redaksi Tempo, ke saya untuk dibaca. Dan selalu hampir tak ada cacad salah tulis. BSH mengingatkan menuliskan di menyatakan tempat, seperti di muka dipisah. Beda dengan penulisan dikerjakan, kata sifat. Hingga kini hal remah begini masih alpa dilakukan, tak terkecuali wartawan tua apalagi muda. Dia akan senang hati jika kita ikut mengoreksi tulisannya.

Suatu saat setelah pensiun di Tempo, BSH, masih kiri kanan berusaha bekerja menulis. Ia menulis untuk majalah Pantau, 2003. Naskahnya tak keberatan diedit oleh sosok muda seperti Andreas Harsono.

Kecuali ketika Andreas mempertanyakan, mengapa tak ada tanda-tanda kekerasan dalam ‘sarang teroris’ di Pesantren Ngruki?

“Lah saya itu reporter, apa yang saya lihat, itu yang saya tulis,” jawab BSH.

BSH bilang reporter itu profesi wartawan seumur hidup.

“Redpel, Pemred, itu kan hanya urusan jabatan.”

Tulisan BSH di Pantau, ditempatkan oleh kawan-kawan jurnalis sebagai salh satu literair yang bagus. Penulisan literair itu pulalah yang kemudian menjadi pendalaman saya.

“Dan menulis macam ini, bukan barang baru. Tahun dua puluhan, Adi Negoro sudah menulis dengan langgam literair dalam Buku Melawat ke Barat.”

KETIKA menginjakkan kaki melangkah ke masjid di Jumat pekan lalu itu, sambil mengiringi keranda jenazah BSH, ingatan saya masih melayang akan kediamannya. Kendati bersahaja, rumah itu didesain oleh arsitek Adhi Moershid, arsitek yang pernah mendapatkan Aga Khan Award atas karyanya untuk Masjid Said Naum, Jakarta.

Suatu hari masih di medio 80-an, ia memperlihatkan sketsa di kertas putih, goresan tangan sang arsitek. BSH bermimpi mewujudkan rumahnya itu, kendati tak tahu harus membangunnya melalui rejeki darimana. “Baguskan desainnya? “ katanya. Saya melihat matanya menerawang, bermimpi.

Di kediamannya itu pula pernah suatu hari saya menemani sosok almarhum Prof Dr. Saleh Poeradisastra, ahli sejarah cum sastrawan, yang sedang menulis buku. Ia ingin di tempat sepi tak terganggu. Saya naik angkot biru menemani Prof., Saleh ke sana. Jalanan becek berlubang. Kini walaupun sudah beraspal dan beton, jalanan seputar rumah masih ada bolong-bolong. Di rumah yang masih standar KPR kala itu, Buyung Saleh, begitu sang Profesor akrab disapa menyelesaikan terjemahan Darul Islam, misalnya.

Akibat perkenalan dengan Buyung Saleh, suatu hari saya ketika bekerja sebagai reporter di mjalah Matra, membutuhkan referensi urusan asal muasal kata Menteng. Kami sedang melakukan liputan panjang kata Menteng. Amarzan, sebagai Redpel Matra, mengingtakan saya agar menemui Saleh. Benar saja. Saleh menyebutkan kata Menteng dari nama orang. Namun ia enggan dikutip dulu sebelum ada referensi.

Di suatu Kamis petang, Saleh bersandal jepit, membawa tas kresek berisi buku tebal berbahasa Belanda. Ia langsung menuju meja saya di mana Matra kala itu berkantor di Setiabudi Building II, Jakarta Selatan. Saleh dengan peduli menterjemahkan bagian penting bagi reportase saya. “Nama Menteng itu dari nama tuan tanah, Daeng Menteng,” ujar Saleh. Di saat VOC bubar, malamnya Gubernur Jenderal Belanda di Batavia, mengembalikan tanah-tanah tuan tanah.

Itulah gunanya senior, memberi arah, mengantarkan ke sumber yang bertanggung-jawab. Sejak saya berkecimpung tulis menulis, tak menemukan lagi bagaimana sosok macam Prof Saleh, punya tanggung jawab literasi besar sebagai sumber.

Dan pergumulan saya ke dunia tulis-menulis sebagai profesi, tidak terlepas dari katebelece BSH. Setelah saya menjadi reporter lepas majalah Swasembada (kini SWA), BSH membawakan surat untuk diberikan kepada Kemala Atmojo, Redaktur Pelaksana, di kantor majalah Zaman, sebagai bagian dari Tempo, kala itu di Proyek Senen. Di 1985 itu, Zaman akan berganti wajah menjadi Matra. Setelah mendapat penugasan dari Sori Siregar, Redaktur Zaman yang juga penulis cerpen, saya masuk sebagai list reporter lepas, hingga kemudian bekerja full di Matra.

Suatu petang, BSH memanggil saya., yang lagi mengetik laporan di Matra. Seperti biasa ia bersemangat dan tersenyum.

“Ini kenalkan Buyung, saudara juga.”

Sosok yang dikenalkan menjawab, Kemal

“Ini Kemal Efendi Gani, dari Solo, orang Padang tapi lebih Jawa,” tutur BSH tertawa.

Ia menenteng Kemal bertemu Bondan Winarno - - kini terkenal dengan Maknyus itu — kala itu Redpel SWA, yang kantornya bersebelahan dengan kami. Tempo kala itu baru punya Gedung baru di seberang kami di HR Rasuna Said.

Kemal kini Pemimpin Redaksi SWA. Maka ketika saya melihat Bambang Halintar, Pemimpim Umum dan Perusahaan SWA, yang dulu juga di Tempo, hadir di antara pelayat, saya bertanya, ke mana Kemal?

Pertanyaan yang sama, agaknya, juga ditanyakan kawan-kawan kepada saya, “Ke mana Iwan?” di saat BSH dirawat di RS Thamrin, Jakarta Pusat.

Di saat saya di Abu Dhabi,. Medio Februari 2010, SMS dari tanah air masuk. Eddy Mulyadi, mantan Sekjen PWI-Reformasi mengabarkan, “Jenguklah BSH, keadaannya mengkuatirkan.”

Dalam urusan SMS inilah saya sebagai anak, pernah melawan BSH, melarangnya berkirim SMS. Karena pernah menimbulkan salah pengertian di saat saya menjabat Ketua Umum PWI-Reformasi. Lebih jauh, saya pernah menghitung uang SMS yang dikeluarkannya untuk memotivasi wartawan jangan menerima amplop, termasuk menggerakkan organisasi PWI-Reformasi, jumlahnya sudah bisa mengganti mobil Daihatsu Classy Putih tuanya ke Kijang terbaru. Dan hingga akhir hayat, ia hanya mampu mengganti kelir mobil itu dari putih ke hitam. Bukan mobil baru.

Sekembali dari dari Abu Dhabi, bahkan telah tiga Sketsa saya tuliskan, saya tak kunjung juga menjenguk BSH ke rumah sakit. Entah mengapa jauh-jarak seakan melilit bak antara kutub utara dan selatan, langkah saya tak kunjung sampai ke rumah sakit. Lalu datanglah kabar melalui SMS bertubi-tubi dari kawan-kawan jurnalis, bahwa BSH sudah berpulang.

TANAHdi pusara baru saja ditutup. Abdul Hakim, adik kandung BSH memberikan sambutan. Saya teringat akan bagaimana BSH mendidik adik kandungnya nya itu dulu bekerja. Abdul Hakim pernah dari satu rumah ke rumah lainnya mengukur jalanan Jakarta, mendagangkan buku terbitan Tira Pustaka. Seingat saya BSH hanya memberikan ongkos bis saja ke Takim, begitu kami menyapanya.

Saya pernah bertanya, makan siangnya bagaimana?

“Ia harus cari sendiri,” ujar BSH.

Maka sering ibu saya menawarkan makan seadanya kepada Takim, di saat bajunya lepek basah pulang kerja di era 80an itu. Di Kamis malam di saat jam sudah menunjukkan 00.30, setelah 20-an tahun tak bertemu, Takim, menjabat tangan saya. “Sekarang saya jadi ustad,” katanya. Senyum dan tawa khasnya masih seperti dulu. Masih ingat dalam benak saya, hampir tiap malam Takim mengaji, membaca Al Quran.

Usai Takim berkidmat, kerabat diminta bicara terhormat. Toriq Hadad, Pemimpin Redaksi Tempo, mengenakan baju koko putih, bekopiah, di sebelah saya menatap, mengangguk, seakan meminta saya tampil. Adalah Afdol Toriq mengucapkan kata akhir.

“Yang kita makam kan ini adalah guru kita, guru banyak kawan-kawan jurnalis,” ujar Toriq.

Sekelebat ingatan saya ke November 2008, di mana saya berada di liang lahat menutup pusara ibunda saya. Dari sudut mata, saya tatap BSH kala itu berkopiah haji, berjaket biru bersepatu karet putih, menatap nanar.

Ia ucapkan duka menjabat saya. “Ibu Agusti orang baik, pasti diterima di surganya Allah.”

Kala itu juga kalimat yang sama saya tabalkan dalam hati: Ya Allah, Budiman S Hartojo, orang baik, semoga Surga-Mu imbalannya. Amin.

Di Minggu, 21 Maret 2010, petang kami sekeluarga datang ke kediaman BSH. Menduga ada tahlilan, sebagaimana kebiasaan banyak dilakukan masyarakat. Ternyata menurut Tante Djati, isteri almarhum, mereka tidak mengadakan.

Keesokan paginya bangun tidur, isteri saya menangis sesenggukan.

Ada apa?

“Kok Pakdhe tidak ditahlilkan?”

Pakdhe adalah panggilan bagi ketiga anak kami terhadap BSH.

Saya jawab, pasti banyak orang mendoakan, banyak cara berdoa, termasuk malaikat akan mendoakan.

“Iya, ingat bagaimana dia bermain dengan anak-anak, mengajak anak-anak menggambar, sedih,” ujar Vivi, isteri saya.

Saya pun terbawa perasaan, bertanya dalam hati, mengapa sepi kawan dan kerabat mengantar BSH ke pusara, padahal begitu besar namanya? Jarak, waktu, dan kesibukan, telah membuat segalanya jauh. Sama dengan sok sibuknya saya, sehingga alpa hadir di saat Oom Bud - - begitu saya menyapa - - masih dirawat. ***

Iwan Piliang, Literary Citizen Reporter, blog-presstalk.com

Inilah Sketsa ke-3 perjalanan memfasilitasi kepulangan sosok Ziad dari Abu Dhabi, Persatuan Emirat Arab (PEA) ke Indonesia. Ada pembaca, mengeluhkan panjangnya tulisan ini. Satu tulisan lebih dari 2.500 kata lebih. Konon bagi majalah sekaliber The New Yorker, tulisan 2.000 kata (edited), mereka masukkan ke kelompok rata-rata. Saya mencoba belajar ke sana, tentu spesial saya hidangkan bagi Anda yang senang membaca. Karya monumental tak boleh asal. Lihatlah bangunan Masjid Syah Zayed di PEA.

DI KAMIS di minggu pertama Februari 2010 itu, udara berdebu halus, berpasir kuning kecoklatan, berkabut menyaput. Angin dingin masih di 20 derajat celsius. Menurut Sidin, supir Dubes KBRI, Abu Dhabi, keadaan udara begitu akan diikuti hujan esok harinya. Pertanda akan beralihnya musim dingin ke panas.

Saya menunggu. Janji siang itu menemui pejabat di mahkamah, kantor pengadilan di Abu Dhabi. Siang itu melanjutkan mengurus manca-ragam berkas kudu dicabut untuk kasus Ziad Salim Zimah, 44 tahun, yang menghadang mengakibatkan dirinya 8 tahun tak bisa pulang, Jeda waktu saya gunakan shalat zuhur ke masjid terdekat dari KBRI.

Beribadah di masjid-masjid kecil di Abu Dhabi, Persatuan Emirat Arab (PEA), menjadi pengalaman tersendiri. Saya memperhatikan mobil-mobil datang di parkir. Anda tinggal sebut merek? Di halaman masjid, seperti Bentley dua pintu, Porche 4 pintu keluaran teranyar, pemandangan biasa. Mereka cenderung memilih kelir putih.

Tak satu pun masjid saya perhatikan menarok tromol atau kotak sumbangan uang. Urusan kebersihan masjid terjaga, termasuk kamar kecil tidak beraroma pesing. Namun menjadi tanya bagi saya, mengapa di Abu Dhabi, kebanyakan WC-nya jongkok, bukan duduk.

Saya menuju tempat wudu. Letaknya tak jauh dari sebatang pohon kurma. Tandan buah mulai mencigap. Di bawahnya deretan keran air agak ditinggikan dengan marmer. Saya membasuh tangan, muka. Begitu mengangkat kaki, seorang pekerja taman, pria asal India, menegur. Rupanya tempat wudu itu keran air minum. Tempat minum gratis bagi siapa saja.

“Hua ha ha ha,” tawa Ziad pecah.

Setelah tiga pekan di Abu Dhabi, bulak-balik ke kepolisian, ke mahkamah pengadilan, menemui beragam-langgam pejabat di PEA, mengenal karakter manusia berbagai bangsa, baru kali itulah saya melihat wajah Ziad geli kali.

Saya malah menjadi begitu senang bisa membuat tertawa. Selama ini senyum dan tawa lepas seakan pergi dari wajah Ziad. Bisa dimaklumi waktu 8 tahun yang menganjar jantung bergetar, membuat wajahnya jadi nanar. Ia dihantui beragam persoalan mendera, tak tahu awal pangkal dan akhir masalah berakhir.

“Jika kurma ini berbuah, setiap orang boleh mengambil untuk dimakan,” tutur Ziad. Sudah bisa bunyi Ziad, bagaikan Emirati - - orang Emirat .Pohon kurma memang mendominasi trotoar dan ruas jalan di seputar Abu Dhabi. Bisa dibayangkan jika semuanya matang dan harus dipanen, melimpah buah.

Di saat melangkahkan kaki kembali ke KBRI, beberapa rumah yang lahan terkecilnya seperempat lapangan bola kaki, di sebelah kanan jalan, saya amati juga menyediakan keran minum di kiri gerbang masuknya. Letaknya ditarok di bawah pohon-pohon kurma yang mereka tanam di halaman.

Seorang bapak tua tampak memacul, membuat gembur tanah ke sepokok pisang yang tumbuh hijau. Di sebelah kakinya saya perhatikan ada serumpun serai menghijau, juga daun ruku-ruku, sejenis kemangi berbatang keras, di Jakarta saja langka.Di kampung saya, Sumbar, kami menjadikan ruku-ruku bumbu memasak gulai kepala ikan. Melihat tanaman itu, tanah kelahiran serasa kental dalam kejapan.

Di dalam keadaan udara berkabut debu menyaput, pukul 14 itu, dengan ditemani oleh Amin Appa, pria asal Bugis, staf lokal bagian Konsuler, KBRI, beristerikan wanita Bosnia, sudah terbilang kali menemani kami menuju mahkamah setengah jam bermobil dari KBRI.

Bangunan mahkamah itu bundar. Dulu, konon bangunan tua, melingkar macam koloseum di kota Roma. Namun bagian tengah ada taman kosong, Segala urusan, pengadilan, digelar di ruang-ruang mengeliling.

Di saat saya di Abu Dhabi, bangunan itu dalam tahap penyelesaian akhir renovasi total. Bagian atapnya kini berkubah kaca yang diberi ornamen bak kaca pateri raksasa berbentuk melati. Seluruh lantai sudah bergranit, dinding ber-alukubon - - bahan aluminium tebal dicat duko, banyak juga dipakai untuk gedung-gedung baru, untuk mendapatkan kesan post modern. Di bagian tengah grand lobby kini sebuah air mancur indoor terus menyemburkan air..

Di grand lobby mahkamah yang macam hotel berbintang lima itu, sudah ada satu cafe. Sepekan lalu cafe itu belum siap melayani pembeli. Hari itu karena sosok yang harus kami cari belum muncul, segelas cappuccino menemani. Harganya 15 dirham, setara dengan Rp 32.500, sama dengan harga segelas kopi di mall di Jakarta. Kopi bertajuk Java Mocca, dibandrol di harga sama.

Berurusan dengan dengan pihak investigator di kepolisian, para kadi di pengadilan, bagian data dan sekretariat, kebanyakan waktu kami habis menunggu. Seperti hari itu. Ada sosok yang sudah sebelas kali kami temui. Konon di mejanya sebuah berkas kasus Ziad tertimbun.

Data perkara di lima tahun terakhir di PEA, kini semuanya sudah mengacu ke online system. Mulai dari kepolisiaan, pengadilan, imigrasi, semuanya tinggal pencet enter di komputer. Celakanya sebagian kasus yang membuat Ziad berurusan di pengadilan, terjadi pada 2002 di era manual. Sehingga harus diurut satu-satu, berkas per berkas, helai per helai.

Tersebutlah satu kadi keturunan Palestina. Sebut saja namanya Ahmad. Berkali-kali kami bulak-balik ke ruangannya, menanyakan berkas Ziad. Ia selalu bilang tak ada. Hingga datang di hitungan kunjungan ke-13, entah kebetulan atau memang angka 13 sakti, Ahmad baru terperanjat, dan mengambil map di bagian bawah lacinya.

“Iya, tapi kamu harus membayar US $ 500 ribu,” ujar Ahmad.

Wajah Ziad pucat.

Ahmad menakut-nakuti Ziad, sambil sudut mata jahilnya mengedip ke saya.

Dan di urusan mencabut berkas itu, selain harus bertemu prosecutor, bulak-balik lagi ke head prosecutor.

“Walaupun sudah dicabut pelapor, mereka masih melihat lagi apakah ada masalah hak negara yang dilanggar,” ujar Amin Appa.

Maka, tak mudah memang mengurus kasus hukum. Hal itu bukan saja di PEA, di hampir semua negara di dunia agaknya demikian. Lebih repot prosecutor yang menangani kasus Ziad, di Kamis itu masuk di petang hari.

Sang prosecutor harus menyidang banyak perkara. Mulai dari kasus pengeroyokan hingga kekerasan keluarga. Seperti petang itu, ada 9 orang pria Filipina tampak duduk dirantai kakinya menunggu. Mereka harus diinterogasi satu-satu. Maka kami harus menunggu di lobby, hingga pukul 21, malam.

Begitu berkesempatan masuk ke ruang prosecutor, kalimatnya singkat saja, tolong kembali Minggu. Padahal Jumat dan Sabtu di PEA libur. Kenyataan inilah yang membuat urusan menjadi lama di PEA. Bisa dimaklumi, bila pihak KBRI terkesan butuh waktu panjang menghadapi birokrasi demikian. Waktu mereka tersita, terutama terutama mengurus TKW.

Jika mengurus satu kasus Ziad, menghadapi kenyataan macam di atas, membubutuhkan waktu dan energi khusus. Selama ini tidak diurus fokus, apalagi penyelesaian sengketa keluarga belum ada tanda-tanda nyata, sehingga tidak pernah tuntas persoalan jadinya.

Dari pengalaman bulak-balik ke kepolisian dan mahkamah di PEA, saya menemukan premis dasar, hampir tak ada masalah yang tak bisa diselesaikan dengan komunikasi.. Kami malam itu, dengan hati agak kecewa, balik ke KBRI.

USAI JUMATAN, siang keesokan harinya. Saya dan Ziad baru saja melangkah ke luar dari arah dalam masjid Syeh Zayed. Masjid ini ketiga terbesar di dunia, setelah Masjidil Haram, Mekah, dan Masjid Nabawi, Medinah. Agaknya menjadi salah satu masjid terindah di dunia. Di grand lobby dominan berbatu granit putih masif impor Italia. Seluruh ornamen ukiran berpahatan granit putih, semacam white on white. Beragam lekukan bunga, semuanya dibuat bergranit rumit. Di saat saya berceloteh ke Ziad, seorang pria menepuk pundak saya.

“Mas Iwan Piliang ya?”

Saya melongo, kok ada yang menyapa?

“Saya Hari Kurniawan. Saya bekerja di Iran, lagi liburan ke mari. Saya menonton Mas di Youtube, yang lagi berdebat sama Roy Suryo, “ ujar Hari pula, “Saya dengar suara Mas, teringat saya ke rekaman di Metro TV itu..”

Seketika bulu di lengan saya merinding. Mengingat di tengah jamaah Jumat yang lebih dari 40 ribu orang, di negeri orang, disapa orang . Ini salah satu link yang dimaksud Hari:http://www.youtube.com/watch?v=671V7_Vm2NA

Kami berbincang sebentar tentang Iran. Saya katakan di Dubai ada Dubai Village (DB), kawasan pameran semacam Jakarta Fair. DB berlangsung tiga bulan setiap tahun - - Desember – Februari. Saya terkesima dengan produk Iran di DB. Mereka mengisi stand pameran dengan tema makanan, manisan dan aneka kue kering. Terbayang di benak saya kue kering Nastar yang berisi nenas khas Nusantara pasti laku di sana.

Satu dua toko karpet anyaman maha karya Persia mengusik mata saya. Motifnya bunga, dan siluet gadis menari perut dengan gradasi tekstur 3 dimensi berbahan wol dan katun, dijual seharga Rp 80 juta selembar, berukuran sajadah. Agak menjadi tanya di benak saya, mengapa ada lukisan siluet wanita, bukan kepercayaan Iran tak mengenal orang divisualkan. Saya teringat akan penulis Jeffry Archer di buku novelnya, secara gamblang bilang bahwa permadani buatan tangan asli, hanyalah berornamen bunga, macam di dalam masjid, atau ukiran lain.

Permadani di Masjid Syeh Zayed tercatat sebagai ambal buatan tangan terbesar di dunia, tanpa sambungan.. Ambal itu secara khusus didatangkan dari Iran dan didesain khusus oleh seniman terkemuka, Ali Khaliqi. Luas ambal yang dipasang di mencapai 5.627 meter, lebih setengah lapangan bola, mencapai 47 ton: 35 ton wol dan 12 ton kapas.

Suasana stand Iran di Dubai Village itu beda sekali dengan stand pameran Indonesia, yang tak memiliki tema. Sudahlah ukurannya kecil, kalah dengan stand Nepal di sebelahnya persis. Kalah besar dari Vietnam dan Ruwanda, Afrika. Di stand Iran itulah, pertama hayat saya memakan buah delima yang bijinya empuk, manis gula, merah menyala.

Saya teringat kalimat Wihid Supriyadi, Dubes RI di PEA. “Lihat stand Cina di Dubai Village, permanen, besar,” tutur Wahid pula, “Saya tanya Dubes Cina, itu bukan sang Dubes yang urus, pemerintah pusat Cina dan swasta langsung inisiatif.”

Stand pameran Cina yang mencapai 6.000 meter di Dubai Village itu, tidak seberapa besar jika dibandingkan dengan trading house maksi bertajuk Dragon Mart yang dibangun Cina di Dubai. Panjangnya 1,5 km. Di dalamnya ada 4.390 toko; satu toko ada yang mengambil luas setengah lapangan bola. Pemerintah Cina sangat paham bahwa Dubai, salah satu kota dari 7 kota di PEA, merupakan hub barang merambah Timur Tengah dan Asia Selatan, seperti Iran. Anda sebut saja produk apa? Semua ada. Maka saya melihat inilah ekspansi produk Cina tak berkira.

Makanan Khas Iran lain, gulali putih kapas berorama vanilla dan susu. Saya membeli 6 bungkus ketika untuk tiga kali ke Dubai, masing-masing 10 Dirham sebungkus. Ingin rasanya belajar membuat gulali putih kapas manis dan harum, lembut ditekan..

Di festival Film Iran di Jakarta pada September 2009, yang diprakarsai oleh Parfi yang dipimpin oleh Jenny Rahaman, saya mendapatkan kesan kemajuan Iran. Di saat rehat minum kopi, saya sempat berkenalan dengan seorang yang menjadi perwakilan penerbangan Iran yang akan beroperasi terbang langsung dari Taheran ke Jakarta di akhir kwartal I 2010 ini. Hebatnya penerbangan itu seluruh tempat duduk pesawat untuk business class, tak ada kelas ekonomi. Konon orang Iran mara ke manca negara, selalu berusaha mendapatkan pelayanan kelas satu. Itu artinya rakyat Iran kini memiliki daya beli tinggi.

“Iya, Iran maju. Liputan media barat saja yang memojokkan seolah Iran rusuh, tidak berkembang demokrasinya,” tutur Hari, karyawan Slhumberger di Taheran.

Bangga hati mendengar Hari yang bekerja di perusahaan kontraktor Migas itu. Tentulah pendapatannya US $, antara bumi dan langit dibanding TKW yang hampir semuanya bermasalah. Macam di Oman, TKW Indonesia melekat dengan citra perempuan babu, murahan, gampang dilecehkan dan, maaf, mudah digauli.

Seketika ingatan saya melayang kepada penggalan catatan sejarah. Saat Raja Khalid dari Arab Saudi berkunjung ke Pakistan. Ia mengharapkan dari Presiden Pakistan saat itu, Jendral Zia ul-Haq, agar Pakistan mengirim tenaga kerja untuk memasok kebutuhan tenaga kerja di Saudi Arabia. Zia ul-Haq menyanggupi, tapi dengan tegas menyatakan, “Jangan pernah meminta kami mengirim wanita. Kami tidak yakin kami bisa melindungi kehormatan wanita kami di sana”.

Kita jangankan melindungi, seperti saya temuai di PEA anak ingusan yang belum tahu apa arti diperkosa, apa arti hubungan badan, dikirim juga oleh negara kita, sebagaimana sudah saya tulisakan di Sketsa PEA II. Sebagaimana di banyak ranah kehidupan kini, indikasi urat malu bangsa seakan putus: sehingga tak malu-malu mengirim babu.

Padahal pendapatan devisa dari TKI total di luar negeri 2009 lalu hanya Rp 59,5 triliun, bandingkan dengan indikasi korupsi pajak, terutama transfer pricing yang angkanya bisa membuat mata Anda terbelalak, bisa mencapai Rp 1.000 triliun setahun, tidak terurus. Pangadilan pajak di Gedung Dhanapala, Depkeu Lantai 9, terindikasi “main-main”.

Saya jabat tangan Hari, mendoakannya kian sukses lagi di negeri orang, sehingga memberi citra positif bangsa, tidak macam laku pejabat di Depnaker dan di BNP2TKI, juga para PJTKI, cuma tahunya mengirim sebanyak-banyaknya TKW, tanpa mempedulikan hajat hidup manusia yang mereka kirim.

Di mana di ujung-ujungnya kerepotandan kesusahan di tangan para diplomat di manca negara: Mereka dibiayai mahal oleh negara seakan dipaksa berkutat mengurus galebeh-tebeh TKW yang jumlah kasusnya ribuan tiap tahun. Maka di Sketsa PEA sebelumnya sudah saya tuliskan, lebih banyak mudaratnya mengirim TKW bekerja ke luar negeri.

Kami melangkah menuruni tangga masjid sebelah barat. Deretan pilar-pilar dan menara setinggi 115 meter tampak di empat sudut. Di setiap pilar itu ada guratan ornamen bunga, macam di pilar-pilar putih granit masif di dalam masjid, berderet-deret ditempeli kulit tiram mutiara langka. Konon PEA, sebelum tercatat sebagai negara terbesar pengekspor minyak, penduduknya bermata pencaharian mencari mutiara di samudera lepas.

Jumlah kubah masjid 57 buah, menaungi halaman dalam dan gedung utama. Masjid Syeh Zayed juga dihiasi tujuh lampu berlapis emas dan tembaga, kristal merah, hijau dan emas, buatan Swarovsky. Ketujuh lampu itu secara khusus didatangkan dari Jerman.

Kandil Kristal terbesar berdiameter 10 meter dan tinggi 15 meter.Halaman masjid dilapisi granit berdesain motif bunga dan ukurannya mencapaii satu tiga perempat lapangan bola. Ruang terbuka akan dilewati pengunjung jika mereka mengambil wudu. Di salah satu pojok, turun ke bawah menggunakan eskalator. Seluruh tempat wudu juga terbuat dari granit Italia kelas satu. Ketika kita naik dari tempat wudu menatap ke atap kubah, kalah megah rasanya ballroom hotel bintang lima di Jakarta.

Di depan saya seorang turis Jepang tampak berfoto. Turis perempuan mengenakan abaya, baju terusan hitam, yang mesti dipakai turis perempuan, dapat diambil di bagian depan. Segenap pengunjung dari agama dan kepercayaan apapun boleh masuk di saat jam interval shalat. Jika hendak meninggalkan masjid, perempuan pemimjam abaya itu, tinggal menggantungkan kembali ke trolly, macam di hotel bintang lima, untuk kemudian masuk ke tempat laundry di masjid itu.

Saya teruingat ketika masuk ke gereja Saint Peter Basilika, Kota Vatikan, Roma, Italia, pada medio 90-an. Di Vatikan manusia dari bergam agama juga boleh ke sana. Saya masih ingat turut pula memegang jari kaki patung besi Simon Petrus. Lekuk jari kakinya menjadi rata, karena kebanyakan dipegang pengunjung. Di Masjid Syeh Zayed, karena tak ada patung yang bisa dipegang, umumnya turis saya lihat ahanya berdecak kagum macam suara cicak.

Tanaman hijau, kurma, dan kolam-kolam air panjang dan lebar di halaman masjid. Kaki saya melangkah menuruni tangga ke makam Syah Zayed di samping masjid. Suara hafiz Al Quran melantunkan ayat-ayat Al Quran dengan speaker buatan Beng Olufsen. Tidak macam di Indonesia, banyak yang duduk mengaji berzikir di seputar makam, di sana publik hanya mampir sekejap, lalu pergi berjalan gontai.

Saya tatap tanah kuning di atas pusara granit putih, senada dengan seluruh granit putih masjid. Saya teringat akan komentar banyak warga PEA tentang sosok yang di makamkan di sana, Syeh Zayed bin Sultan Al Nahyan, dicintai rakyat, karena membela dan berjuang mensejahterakaan rakyatnya.

Di samping makam, saya tertunduk memanjatkan doa: Ya Allah, semoga pemimpin di Indonesia, dapat menauladani Syeh Zayed, memahami bahwa kekayaan materi harus mengalir mensejahtrerakan rakyat. Amin.

Saya tengadah, tampak Ziad masih takzim berdiri. Entah doa apa yang ia panjatkan, namun kuat dugaan saya kala itu: semoga Allah memudahkan dirinya cepat pulang bertemu ibundanya tercinta. *** (bersambung)

Iwan Piliang, blog-presstalk.com, literary citizen reporter, blog-presstalk.com, 8 Maret 2010

Tugas diplomat Indonesia di luar negeri, seperti saya simak di Persatuan Emirat Arab (PEA), juga cerita sosok Indonesia bekerja di Oman, bermuara: galebeh-tebeh urusan Tenaga Kerja Wanita (TKW): kabur dari majikan; di bawah umur; dilecehkan seksual; diperkosa; jatuh dari gedung; disetrika panas; sengaja menjual diri alasan terpaksa; bersuami seakan berpoliandri di negeri orang; panjang kata jika dilanjutkan. Jahanam kali laku lelaki - - termasuk saya - - mengirim perempuan mara ke manca negara. US $ 6, 615 miliar peneriman dari TKI, 2009, setara Rp 59, 5 Triliun, tiada arti apa-apa dibanding penggelapan pajak melalui transfer pricing pelaku usaha di Indonesia yang setahun melebihi Rp 1.000 Triliun. Buat apa mendidik, menggaji mahal para diplomat, jika pekerjaannya terguras arus mengurus TKW. Lanjutan Sketsa Ziad Salim Zimah yang “tertahan” 8 tahun di PEA, pulang bersama saya 16 Februari 2010: mencairkan rindu air mata darah sang ibu.

JARUM JAM menjelang pukul 00.00 di Villa, Wisma Duta, kawasan Muhammad bin Zayed City, Abu Dhabi.. Di ruang tamu Dubes RI, tiga cangkir teh dan toples kecil berisi korma hitam terhidang di atas meja. Saya, Ziad Salim Zimah, 44 tahun, dan Wahid Supriyadi, Dubes, berbincang hangat. Ziad mengucapkan terima kasih, atas bantuan yang diberikan KBRI. Pukul 02.00 dinihari itu, 16 Februari 2010, Ziad direncanakan dapat terbang pulang.

Walaupun tampak tersenyum, saya menangkap kekuatiran di wajah Ziad. Tiket pesawat, dokumen pencabutan seluruh berkas kasusnya di pengadilan, baik perdata dan pidana, termasuk bukti pencabutan black list di kepolisian, juga surat keterangan scanning retina mata di imigrasi Dubai, semuanya lengkap - - memakan tempo sebulan kami urut pengurusannya bersama pihak pihak KBRI.

“Ya Ziad, selamat, Anda akhirnya malam ini dapat pulang, atas upaya keras semua pihak yang membantu. Jadikanlah kasus ini sebagai pengalaman berharga, mari menyambut hari esok lebih baik, salam saya untuk keluarga “ ujar Wahid.

Kalimat Wahid bak seorang bapak, tapi tak mengubah kecut di wajah Ziad. Ziad baru sedikit terhibur, ketika kemudian datang Hannan Hadi, Sekretaris III, Protokol dan Konsuler KBRI, yang turut menemani kami ke lapangan terbang. Itu artinya, kami mendapatkan pengawalan hingga ke airport. “Untung ada Pak Hannan, kalau tidak jika nanti ada apa-apa lagi di airport bagaimana?” kata Ziad.

Sekadar menunggu waktu, pembicaraan di ruang tamu itu bergulir kembali ke soal TKW. “Coba Anda bayangkan, jika kami mengurus terus permasalahan TKW, kapan kami membangun citra baik negeri kita, kapan kami harus melakukan lobby mendatangkan investor, misalnya?” tutur Wahid.

Setiap bulan mendekati angka 100 orang TKW yang harus ditampung di KBRI. Manca ragam masalah. Urusan gaji belum dibayar majikan, dipukuli, hingga dimaki-maki. Untuk kasus dimarahi, pihak KBRI kesulitan menghadapi. Bisa jadi, majikan marah karena sang TKW memang datang dengan ke-awami-an; alias tembak langsung dari ndeso, memakai mesin cuci saja kagok, misalnya..

Lebih mengenaskan diperlakuan perkosaan.

Bila di Sketsa PEA I, saya deskripsikan soal Santi, lugu, di bawah umur, diduga tak paham arti kata: perkosa. Berbeda dan Laksmi, sebut saja namanya demikian. Saat saya temui di KBRI Abu Dhabi, mengaku sudah bersuami. Sosok wanita 35-an tahun itu, diperkosa oleh anak majikannya. Derita kemiskinan di kampungnya di Jawa Tengah, uang pendidikan mahal dan kesehatan selangit, telah “memisahkan” keluarganya. “Kadang bisa pulang sekali setahun, kadang dua tahun sekali,” ujar Laksmi.

Bisa Anda bayangkan perih luka hati sang suami, jika mengetahui derita sang isteri. Saya tentu tak perlu bertanya kepada Anda, para pria, jika isteri Anda diperkosa, adik perempuan, atau saudara diperlakukan demikian? Saya pastikan darah kalian bergelegak mendadak sontak!

Apa yang dicari mara ke negeri orang jika kenyataan hidup demikian?

Maka menjelang jarum jam berdentang 12 kali di malam itu, ingatan saya melayang ke Depnaker, ada pula badan add-hoc yang dibentuk oleh negara di era reformasi ini bertajuk BNP2TKI: kedua badan ini, plus para PJTKI, dengan bangga mengatakan perolehan devisa dari TKI, terutama TKW nomor dua setelah Migas.Pada 2009 negara menerima US $ 6,615 miliar ( Rp 59, 5 Triliun) devisa dari TKI.

TKI dikatakan pahlawan devisa. Jika fakta di lapangan berbeda dengan yang didengungkan, tidak berlebihan saya mengatakan bahwa bangsa ini menipu dirinya sendiri dengan riang gembira sengaja. Lebih tak berperi lagi, sesungguhnya penerimaan negara dari sektor lain tidak terurus, dari penggelapan pajak melalui transfer pricing, misalnya, diduga lebih Rp 1,.000 triliun setahun, dilakukan para pengusaha Indonesia, termasuk BUMN. Ke mana negara?

Terpikir juga di benak saya malam itu. Bisa jadi kepahitan hanya mendera para TKW yang di Timur Tengah saja. TKW di Hongkong, misalnya, banyak kisah sebaliknya, lebih manusiawi hidupnya?

Namun dugaan saya lebih baik para TKW di Hongkong itu di luar dugaan pula. Adalah Nova Riyanti Yusuf, akrab disapa Noriyu, sosok penulis tiga buah buku novel ini adalah anggota komisi 9 DPR, salah satu termuda di Partai Demokrat. Saya berjumpa dengan Noriyu pada 18 Februari 2010, di DPR saat Fraksi Demokrat menerima Ziad dan kaluarga di Lantai 9, Gd, Nusantara I.

“Ada tiga kelompok TKW yang saya lihat di Hongkong, “ Noriyu melanjutkan, “Pertama berpakaian tomboi, lelaki abis, kedua feminin dan seksi abis, rok mini menantang.” Laku lesbian menjadi trendi di TKW di Hongkong. Urusan laku hubungan intim itu, di Abu Dhabi saya seakan mendapatkan jawab, sekaligus menonton teater romansa hidup.

Mengiriman TKW sekaligus melawan kodrat Tuhan. Bayangkan mereka yang sudah menikah harus berpisah dengan pasangan. Bagaimana pula kebutuhan batin harus mereka penuhi? Sehingga, jika bukan diperkosa, hubungan persebadanan suka sama suka menjadi biasa.

Macam itulah para TKW kita berarakan nasibnya di luar negeri . “Suatu hari saya pernah mengunjungi penjara. Di sana saya bertemu para TKW yang berbuat susila, diantaranya. Saya tanya kok kamu begitu? “ tutur Wahid pula, “Ya gimana Pak, habis cowok itu ganteng-ganteng kayak di film India.!”

Wahid geleng-geleng kepala mendengar jawaban TKW yang dihukum karena berzina. Masih untung penjara di Abu Dhabi tak macam di Indonesia, makanan terjamin, lingkungan penjara sehat. “Mereka malah jadi gendut-gendut,” ujar Wahid.

“Kejenakaan” TKW yang ditemui Wahid itu belumlah klimaks. Suatu hari stafnya kedatangan seorang TKW melaporkan dirinya diperkosa. Karena faktor surat-suratnya lengkap, PJTKI yang mengirimnya jelas, umurnya dewasa, maka dilaporkan ke polisi dan diotopsi.

Kongklusi otopsi?

“Looks comfortable.” Artinya tidak terdapat luka vagina yang dipaksa.

Staf KBRI yang bercerita ke saya berurai air mata tawa, geli menceritakan pengalaman ini.

Ada pula TKW di KBRI yang ditanya kamu diperkosa?

“Ia Pak!”

Berapa kali

“Ada lima kali!”

Di waktu berbeda?

“Iya Pak?!”

Lain di PEA, lain pula di Arab Saudi. Menurut Noriyu, anggota DPR kita itu, kini ada 20.000 TKI asal Indonesia yang over stay di Jedah.. “Saya ke Jeddah, melihat mereka berserakan di bawah-bawah kolong jembatan, mereka memasak di sana,” ujarnya. Kisahnya ini belum lama.

Noriyu menyaksikan di Oktober 2009. Di kelebihan masa tinggal itu, seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah Arab Saudi memulangkan? Agaknya volume manusia sudah demikian besar, mereka masih di sana.. Hingga kini belum tercapai kesepakatan kedua negara bagaimana cara memulangkan ke-20.000 manusia itu. “Dalam waktu dekat akan ada agenda pembiacaraan lagi soal over stayer oleh kedua negara,” kata Noriyu.

Yang pasti, simak data ini: dari 20.000 ribu orang itu, sekitar 10% -nya adalah pernah tercatat menjadi Perkerja Seks Komersial (PSK) di tanah air. Dan saktinya lagi, hampir 1.000 dari mereka mantan narapidana. Jika mantan napi, mantan PSK, ikut berhamburan ke negeri orang, bagimana dengan pertanggung-jawaban moral mereka?

Mereka kini mengalami nasib macam Ziad, belum bisa pulang di negeri seberang, dan itu terjadi berulang-ulang, tak tahu lagi lema yang harus saya tuliskan, melihat negeri ini yang sesungguhnya kaya raya, tetapi anak negeri berjuang belang-belentang

.

WAKTU SEDIKIT lagi pukul 00.00. Mengingat dokumen Ziad yang mesti diurus di bandara, kendati penerbangan Etihad yang akan membawa kami pulang take off pukul 02.00, kami pamit kepada Wahid Supriyadi, Dubes. Saya jabat tangannya, sambil mengucapkan janji, sepulang ke tanah air, sebatas bisa, minimal melalui tulisan, akan melakukan upaya agar Indonesia ini tidak lagi mengirim TKW-nya ke luar negeri, Kendati berkerja di negeri orang adalah hak, akan tetapi bila TKW yang dikirim dipastikan mudaratnya lebih tinggi dari manfaat. Maka, atas dasar itulah saya lebih hormat kepada India, Pakistan, Bangladesh bahkan Nepal, tidak mengirim perempuannya menjadi babu.

Dua hari sebelum saya pulang Tuhan sekaan mengantar contoh solusi kepada saya. Saya seakan mendapatkan jawaban. Adalah Untung Wiyono, Bupati Sragen, Jawa tengah, Ia berkunjung untuk misi dagang ke PEA. Ia melakukan presentasi di KBRI Abu Dhabi. Saya diberi kesempatan Wahid, Dubes, menyimak. Di luar dugaan saya, daerah yang bersemboyan bebas pengemis, bebas pengasong, pohon tanpa paku, tanpa ada pemboman ikan ini, sudah sejak 2003 tidak lagi mengirim TKW ke luar negeri.

Kok bisa?

Hampir setiap malam sebelum tidur di PEA, saya selalu bertanya dalam hati, bagaimana solusi lapangan kerja, agar Indonesia terbebas mengiriim TKW ke luar negeri. Eh, jalan Tuhan, telah mengantarkan saya bertemu contoh nyata di PEA.

Di kesempatan makan pagi bersama Untung dan Wahid, saya mendapatkan penjelasan, bahwa jika suatu hal memang diniatkan, pasti ada jalan. “Kami memiliki techno park untuk mendidik tenaga kerja berpengetahuan, terdidik. Kredit usaha kecil kami maksimum hingga Rp 500 juta tanpa agunan dijalankan oleh Pemda langsung,” ujar Untung. Sehingga kini, praktis tak ada warga yang menganggur.

“Bahkan pegawai negeri di luar jam kerja, saya suruh jadi pengusaha,” ujar Untung..

Entah mengapa saya terlambat tahu, dan baru dibukakan telinga setelah jauh di negeri seberang. Karenanya saya berjanji kepada Bupati Sragen itu untuk di suatu kesempatan bertandang dan dapat membuat literair untuk Anda, mengapa Sragen bisa tak lagi mengirim TKW mara ke manca negara bekerja.

TURUN dari mobil hendak memasuki terminal bandara di pukul 00.15 itu, udara terasa dingin menyapa kulit. Di mobil hingga turun bandara itu, Ziad saya perhatikan tak bicara,. Ia menjawab satu dua kata saja pertanyaan saya. Misalnya, apa surat, paspor sudah dikantung? “Sudah,” ujarnya.

Kami ditemani supir staf KBRI Syamsu Rizal, akrab disapa Jali. Sosok inilah di waktu silam yang menjadi supir pribadi, Saleh Alkatiri, adik ipar yang memperkarakan Ziad. “Jali pula dulu yang memberikan paspor saya ke Saleh, sehingga Saleh dapat menahan paspor saya,” tutur Ziad kepada saya.

Saya tegaskan ke Ziad, kaji lama tak perlu dikenang. Urusan baru, bak kata Wahid, hari esok menjadi lebih penting. Apalagi malam itu, Jali, menemani kami sudah bak pejabat RI, yang kalau bertugas ke luar negeri acap merepotkan staf KBRI, harus diantar dan ditemani hingga masuk ke ruang boarding bandara.

Benar saja, di migrasi saya dengan mudah lewat. Tidak demikian dengan Ziad. Setelah melihat surat dan paspornya., ia diminta menemui polisi di ruangan sebelah migrasi. Saya melihat Ziad dari jauh. Sebagaimana diperkirakan Ziad, untung ada Hannan Hadi. Pejabat KBRI ini kemudian berdiplomasi. Rupanya Ziad harus dicek ulang retina matanya.

Kala itu saya sudah bertekad dalam hati. Jika Ziad belum juga bisa pulang, saya akan tunda terbang, biarlah dua tiket yang sudah kami beli hangus. Rasa penasaran, senang berkecamuk kesal berurusan legal di PEA: seberapa panjang lagi urusan di negeri yang dibangun oleh Alamrhum Syeh Zayed, yang dicintai rakyat itu?

Untunglah setengah jam kemudian Ziad bisa lolos dari imigrasi.

Alhamdulillah, Puji Tuhan.

Serta merta wajah Ziad saya lihat masih tegang.

“Saya baru akan tenang kalau pesawat sudah take off,” uajr Ziad.

Saya hibur Ziad dengan mengajaknya membeli sekotak dua kotak coklat, sekadar ole-ole.

DI RUANG tempat boarding Etihad dengan penerbangan EY 472 itu, mata kami kembali tertumbuk dengan ratusan TKW. Mereka umumnya berpakaian lusuh. Satu dua ada yang rapi berjins ketat berselendang. Padanan warnanya serasa kurang pas, merah diadu hijau, selendang hitam. Bibir berggincu merah menyala.

Para TKW itu ada yang transit dari Mesir, Oman, Arab Saudi. Salah seorang tampak berjalan tertunduk seperti orang sakit. Ia ditemani oleh staf darat Etihad yang tampaknya wanita Filipina. Ia diminta duduk di ruang tunggu, tetapi begitu pendamping crew darat Etihad bergerak, sosok TKW itu pun ikut berjalan. Wajahnya ketakutan. Saya enggan bertanya,.

Begitu pengumuman penumpang dipersilakan naik pesawat, mereka berebutan, tidak mengerti antri. Logika saya, setelah mereka di negeri orang, seharusnya mereka paham bahwa antri itu salah satu budaya, yang menandakan beradabnya sebuah bangsa. Saya perhatikan satu dua orang bule yang satu penerbangan dengan kami, tersenyum kecut.

Setengah jam kemudian barulah kami naik pesawat. Sambil bercanda saya minta Ziad mencubit jangat tangannya. Apa bukan mimpi pulang?

“Saya belum tenang.”

“Pengen rasanya mendorong pesawat ini agar cepat take off,” ujar Ziad

Sambil menunggu pesawat take off saya berusaha menyapa seorang pria di kanan bangku kami. Ia rupanya bekerja di sebuah perusahan migas di Oman, tepatnya di Muscat. Di belakangnya seorang ibu paruh baya, TKW asal Karawang. Ia mengaku pulang karena tidak tahan bekerja membersihkan WC di kota Salalah, 900 km dari Muscat, ibukota Kesultanan Oman.

Kota Salalah adalah kota tua unik di tepi pantai kawasan Timur Tengah. Di sana dikenal dua musim; panas dan 4 bulan hujan gerimis. Kawasan di sana berada di ketinggian dan hijau. Di saat wilayah Timur Tengah lain didera panas hingga mencapai 50 derajat celcius, Salalah kian sejuk di bulan Juni hingga September. Di Salalah dimakankan Nabi Ayub, salah satu Nabi yang tertera untuk diimani sesuai amanat Rukun Iman Umat Muslim.

Selama di udara 8 jam itu, sepertiga waktu saya habiskan mendengar cerita soal tenaga kerja di Oman. Urusan TKW menjual diri macam yang saya temui di dua restoran Indonesia BDG dan SR di malam hari di Abu Dhabi, rupanya, di Oman lebih parah lagi.

“Para supir taksi di Oman, sudah paham kalau TKW kita itu, maaf, citranya bisa memang bisa dipakai,” ujar Burhanudin, sebut saja demikian. Sosoknya mengaku dulu pernah pula bekerja di PJTKI. Ia merasa bersyukur kini bisa hijrah dan bekerja di bagian purchasing sebuah oil company di Muscat.

“Nanti kalau ada waktu di bandara Jakarta, Mas ikuti saja, banyak dari TKW yang sudah menyiapkan uang untuk pungutan ini dan itu. Dan, maaf, ya, bahkan mereka ada juga menyiapkan bandannya.”

Masya Allah!

“Suatu hari ada kenalan saya berlibur dari Muscat ke Jakarta. Ia bingung melihat wanita Indonesia yang berbeda jauh dengan apa yang mereka lihat di Oman,” tutur Burhanudin.

Saya lalu terlelap setelah meminta segeals red wine kepada pramugari Etihad yang ramah. Film Transformer, salah satu yang saya pilih dari 73 DVD yang tersedia, saya memencet touch screen. Mata saya nanar. Mata Ziad masih terang menerawang. Entah apa yang sedang bekecamuk di dadanya?

Menjelang terlelap, tak terasa air mata saya mengalir. Dua orang wanita seakan menyapa malam di ketinggian 33 ribu kaki itu. Pertama ibuku, ia telah berpulang pada November 2009 lalu. Kedua wajah tersenyum ibu mertuaku, juga sudah meningglkan kami sejak 5 tahun silam. Keduanya sosok wanita yang kukagumi kesabarannya.

Ibu mertuaku tercatat sebagai karyawan teladan di Deppen - - kini Depkominfo - - kami anak menantunya baru tahu setelah seorang pejabat Depkominfo datang melayat, menyampaikan ucapan duka di hari berkabung, bahwa yang kami shalatkan adalah karyawan teladan, ibu teladan, wanita terhormat, bukan bak TKW yang bersebutan entah untuk apa ke negeri orang?

Untuk uangkah? “Gaji saya kecil, saya mau cari kerja di Jakarta saja, sebab kalau pulang ke Karawang malu sama tetangga,” kata ibu paruh baya di kanan saya tadi.

Ketika terbangun, sinar matahari sudah menembus jendela pesawat, persis menusuk pandang mata. Saya sapa Ziad, sebentar lagi kita mendarat. Baru siang itu saya lihat wajahnya senang. Delapan tahun lamanya ia dominan berhadapan dengan tembok: takut ke luar rumah, kuatir ditangkap polisi, karena urusan nasibnya yang diperkarakan namun tak terbukti bersalah itu.

Etihad EY 472 itu mendarat pukul 14.00. Para penunmpang bergerak berdiri mengemasi barang bawaan. Namun mendadak sontak, suara pramugari berbahasa Indonesia mengumumkan sesuatu.

“Penumpang diminta duduk kembali, untuk sekitar sepuluh menit menunggu polisi menjemput seorang penumpang!”

“Aduh Pak Iwan, pasti saya?”

Wajah Ziad pucat-pasi.

Saya duga tangannya dingin. Saya hibur Ziad: Jika sudah di Jakarta, bukan Anda yang akan ditangkap, tetapi saya - - saya menjawab sekenanya demi menenangkan Ziad.

Tak lama kemudian, 4 orang polisi bandara yang bertugas untuk Etihad berpakaian biru-biru masuk ke kabin pesawat.

Muka Ziad pucat.

Darah seakan pergi dari bibirnya!

Rupanya, polisi itu menghampiri seorang pria berwajah Arab seperti Ziad. Ia duduk tiga baris di kanan belakang kami. Ketika dalam perjalanan, pria itu merokok. Ia sempat ditegur penumpang lain, tetapi malah melawan. Sempat ditegur pramugari Etihad tapi tak terima. Begitulah, di saat mendarat, diringkus polisi bandara ganjarannya.

“Alhamdulillah, “ kata Ziad plong! *** (bersambung)

Iwan Piliang, literary citizen reporter, blog-presstalk.com