Bicara Garuda, ada dua sosok mantan pimpinannya yang saya kenal: JA Lumenta dan M Suparno. Dari Almarhum JA Lumenta, saya pernah dapat “kado” tulisannya panjang tentang proses SAR dua pesawat Dakota (DC 3), Operasi selama13 hari kedua pesawat jatuh di Sumatera berpenumpang masing-masing13. “Kalau aku sudah tak ada boleh kamu terbitkan,” ujarnya. M. Suparno, seingat saya, gencar membangun corporate culture. Jika berada di negeri orang, bangga hati melihat Garuda ada di bandara,. Pada 3 Januari 2009, Garuda mendapatkan perlakuan preman oleh oknum Bos PT Freeport. Avtur bagi GA 652 tak diisi pejabat bandara di Timika, konon atas instruksi oknum bos Freepor: kenaifan memperlakukan penerbangan laksana bis; perbuatan mereka yang mengaku bermartabat.

MALAM belum larut. Pada pukul 22.00, 4 Januari 2009, Pujobroto, Humas Garuda Indonesia, menerima telepon saya. Ia mangaku akan diwawancara Radio Elshinta, Jakarta dan akan menghubungi kembali.

Sejak kasus tidak diisinya avtur untuk Garuda GA 652 di Bandara Timika, Papua, 3 Januari, kesibukan Pujobroto menjadi-jadi. Hampir semua media ingin mewawancarainya. Tak terkecuali saya yang cuma menulis di blog-presstalk.com, dan menyebarkan ke media online lain gratis.

Ketika hendak beranjak ke peraduan, telepon dari Pujobroto masuk. Waktu sudah 23.40. Saya bertanya apa yang sesungguhnya terjadi. Premis dari kasus ini sederhana. GA 652 dari Denpasar tujuan Timika. Karena cuaca jelek di Timika, pesawat dialihkan terbang sementarara oleh pilot Manotar Napitupulu ke Jayapura.

Bertepatan di saat yang sama ada pimpinan PT Freeport Indonesia, yang mengantungi tiket GA 653. Mereka meminta untuk ikut saja dengan GA 652 ke Timika yang kembali hendak lepas landas ke tujuan awal.

“Menurut keterangan pilot, Bapak Armando, juga ada dalam rombongan direksi Freeport,” ujar Pujobroto. Armando Mahler, adalah Dirut PT Freeport.

“Pilot keberatan membawa rombongan Freeport, karena pesawat sudah sangat terlambat,” ujar Pujo pula, “Untuk menaikkan penumpang tambahan baru, harus mengubah manifest. Check list penumpang, itu memakan waktu tambahan, lagian rombongan Freeport itu sudah mengantungi tiket GA 653?”

Kisah berlanjut. Sesampainya GA 652 yang dipiloti Manotar di Timika, ketika hendak meneruskan penerbangan, pejabat Bandara Mozes Kilangin, Timika, Papua, tidak berkenan mengisi Avtur Garuda.

“Alasannya sesuai dengan perintah pimpinan Freeport tak bisa mengisi avtur Garuda.”

Di Detik.com, 4 Januari, pilot Garuda, Manotar Napitupulu disuruh pimpinanan bandara meminta maaf kepada pimpinan Freeport.

“Garuda Indonesia tidak akan menyampaikan permintaan maaf kepada Presdir Freeport, karena Garuda sudah menjalankan kegiatan operasional penerbangannya sesuai aturan dan ketentuan berlaku,” ujar Pujobroto

Pujobroto menegaskan bahwa dalam kejadian ini, Garuda sama sekali tidak melakukan kesalahan. “Dan karenanya tidak ada dasar bagi Garuda untuk meminta maaf,” tuturnya.

“Dalam melaksanakan kegiatan penerbangannya, Garuda mengutamakan kualitas pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa dengan kenyamanan, antara lain menyangkut ketepatan waktu dan aspek keamanan.”

Di Detik.com, Freeport telah menyangkal hal tersebut. Yang benar, karena stok BBM di Bandara Timika terbatas, sehingga Freeport lebih mengutamakan armadanya.

Namun urusan kian berkanjut. Lebih sakti lagi keluarkan pula surat pejabat Bandara Mozes Kilangin, menyatakan tidak bisa mengisi avtur Garuda untuk waktu belum ditentukan.

Kasus PT Garuda Indonesia dan PT Freeport kian memanas. Garuda memutuskan berhenti melakukan penerbangan ke Timika.

Pemberhentian operasi itu dilakukan Garuda demi kepentingan keamanan penumpang. Garuda mendapatkan surat dari tertanggal 3 Januari 2009 berisi bahwa Garuda Indonesia tidak akan dilayani pengisian BBM di Bandara Timika sampai batas waktu yang tak ditentukan.

“Sehingga Garuda untuk sementara waktu tidak akan melakukan penerbangan ke Timika sampai ada kepastian bahwa akan ada bahan bakar untuk Garuda,” kata Pujobroto

Keputusan PT Garuda Indonesia ini dikeluarkan Senin, 4 Januari, melalui surat tertulis yang ditujukan kepada PT Freeport. Alasan utama pemberhentian penerbangan itu semata-mata alasan keamanan penumpang.

Pujobroto menjelaskan, jika tidak mendapatkan pasokan BBM dari Bandara Timika, dikhawatirkan pesawat akan mengalami kekurangan BBM. “Padahal kita juga harus memenuhi bahan bakar cadangan,” kata Pujobroto.

Saya mencoba menghubungi juru bicara Freeport. Namun hingga saya menuliskan hal ini, belum mendapatkann kontak.

Sesuai dengan tulisan di Detik.com PT Freeport Indonesia membantah telah menolak mengisi BBM pesawat Garuda Indonesia di Bandara Mozes Kilangin, Timika, Papua, gara-gara bosnya tak diangkut Garuda.

“Nggak benar itu. Saya baru dengar isu itu. Stok BBM di Timika tidak cukup,” jubir PT Freeport, Mindo Pangaribuan, kepada detikcom.

“Garuda mohon maaf kepada para pengguna jasa Garuda. Tapi ini kami lakukan terkait dengan keselamatan para penumpang,” kata Pujobroto.

Bandara Mozes Kilangin beroperasi sejak 1970-an sebagai sarana operasional PT Freeport. Pada 2008, bandara itu diresmikan oleh Menhub Jusman Sjafii Djamal sebagai bandara internasional. Sebagai bandara internasional, laku pejabat bandara itu telah melanggar ketentuan yang berlaku di dalam penerbangan internmasional. Apalagi Garuda membeli avtur, bukan gratis.

“Tiga puluh bahkan sampai empat puluh persen lebih biaya operasional penerbangan itu untuk bahan bakar,” ujar Pujobroto.

PADA penghujung 2009 lalu, pembaca blog saya dib log-presstalk.com, tentu masih ingat: saya memverifikasi hilangnya 17 orang bersama sekitar Rp 8 miliar dalam sebuah speed boat dari Serui- Mamberamo pada Maret 2009 lalu. Dalam verifikasi saya yang belum tuntas hingga hari ini, mengemuka laku pekabat di Papua unik-unik.

Seorang staf sebuah hotel tempat saya menginap di Jayapura menjelaskan bahwa bupati sebuah kebupaten, jika ke Jayapura, suka menyewa mobil-mobil yang ada di hotel.. Mobil-mobil kosong itu kemudian menjemput sang pejabat ke bandara Sentani. Iring-irangan kendaraaan kosong itu menemani ritual tersendiri bagi sang pejabat. Inilah Papua hari ini. Belum lagi ada kasus sang pejabat membelanjakan uang semalam Rp 2 miliar, untuk have fun dan mebayar Rp 300 juta untuk satu perempuan.

Entah ketularan langgam dan gaya orang Papua, indikasi Armando Mahler, Dirut PT Freeport, lalu marah meminta pejabat bandara tak mengisi avtur Garuda, entahlah? Ia sulit dikonfirmasi.

Yang pasti rombongan pejabat Freeport itu antara lain sedang mematangkan realisasi Memorandum of Understanding (MoU) pelepasan saham divestasi 9,36% PT Freeport Indonesia senilai lebih dari Rp 9 triliun di Jakyapura. Dalam nota kesepakatan itu, Pemprov Papua akan membayar saham divestasi Freeport melalui pemotongan dividen tahunan.

Dirjen Mineral, Batubara, dan Panas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Bambang Setiawan, kepada media di Jakarta, mengungkapkan. Freeport sudah melaporkan pada pemerintah pusat akan melepaskan saham divestasi 9,36% itu kepada Pemprov Papua. Melalui itikad baik, Freeport akan melepaskan saham tersebut tanpa ingin membebani Pemprov Papua. .

Sebagaimana disampaikan Dirut Freeport Armando Mahler dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR di Jakarta, medio November 2009, proses negosiasi untuk rencana pelepasan saham sudah rampung 80%.

Pembayaran atas hibah saham itu akan ditempuh melalui potongan dividen setiap tahun, dari porsi saham divestasi yang sudah dikuasai Pemprov Papua. Freeport dan Pemprov Papua.

Sumber Harian Investor Daily yang mengetahui seluk beluk negosiasi itu mengatakan, Pemprov Papua tidak membutuhkan pihak ketiga dalam bentuk kerja sama untuk mendanai pembelian saham divestasi 9,36% Freeport.

Konsep potongan dividen itu sebenarnya merupakan hibah dari Freeport kepada Pemprov Papua. Karena itu, spekulasi PT Aneka Tambang (Antam) Tbk dan Grup Bakrie untuk masuk ke Pemprov Papua untuk mendanai pembelian saham divestasi itu tidak benar dan tidak diperlukan.

Pemprov Papua tetap ngotot untuk menggandeng pihak ketiga, kesepakatan hibah itu bisa saja batal. Freeport bisa jadi akan meminta proses pelepasan saham tersebut dilakukan melalui negosiasi bisnis, dengan tahapan seperti melakukan uji tuntas, valuasi, kesepakatan harga, dan penandatanganan jual beli saham, safes and purchase agreement (SPA)

Sebelumnya, Antam dan Grup Bakrie kabarnya berniat bekerja sama dengan Pemprov Papua untuk mendanai pembelian saham divestasi tersebut. Dua pihak itu akan menjajaki kemungkinan kerja sama dengan Pemprov Papua dalam waktu dekat.

Saat ini, komposisi pemegang saham Freeport adalah pemerintah RI sebesar 9,36% dan Freeport McMoran 90,64%, termasuk di dalamnya saham eks Indocopper Investama yang dibelinya dari Grup Nu-samba pada 1991.

Freeport sebenarnya sudah menawarkan 9,36% sahamnya yang dulu dimiliki PT Indocopper Investama kepada perusahaan nasional senilai US$ 1 miliar atau Rp 9 triliun lebih. Harga itu 43% lebih mahal dari penawaran tahun lalu sebesar US$ 700 juta. Tawaran itu merupakan konsekuensi lanjut dari sikap pemerintah yang menolak tawaran membeli saham divestasi tersebut.

Kronologi Divestasi Saham PT Freeport Indonesia

Tahun	Kronologi
1991	Grup Bakrie melalui anak usahanya PT Indocopper Invesetama membelil saham divestasi 9,36% senilai US$213 juta
1992	PTFI kembali membeli 51% saham divestasi 9,36% dari Grup Bakrie senilai US$212 juta
1997	Grup Bakrie melepaskan saham 49% di Indocopper kepada PT Nusamba Mineral Industri milik Bob Hasan senilai US$302,7 juta
2002	Bob Hasan menjual semua sahamnya di Indocopper kepada PTFI
2009	Atas desakan pemerintah, PTFI berencana menghibahkan saham 9,36% itu kepada Pemprov Papua melalui pemotongan dividen tahunan.

Apakah karena sudah merasa bisa memberi “hibah” kepada tanah Papua, lalu secara pribadi Armando Mahler juga seakan “memiliki” Papua? Entahlah. Yang pasti kenyataan yang dihadapi oleh Garuda Indonesia di bandara Timika, pesawatnya tak bisa isi avtur karena tak membawa sang pejabat Freeport, yang sudah mengantungi tiket GA 653.

Kalau sudah demikian, saya jadi teringat akan nenek saya yang cuma sekolah bambu: Jika sekolah tinggi, jika menjabat terhormat, lalu hanya berlaku naïf untuk sesuatu apatah guna? Akhirnya laksana harimau mati meninggakan belang, manusia pergi meninggal value, nilai.

Jikalau keangkuhan yang Anda beri ke publik: triliunan uang pun yang Anda beri ke masyrakat, menjadi deretan angka belaka.

Iwan Piliang, Literary Citizen Reporter, blog-presstalk.com

This entry was posted on Tuesday, January 5th, 2010 at 4:20 am and is filed under berita singkat. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.